kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. 2122, peraturan. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas. 01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; Permenkumham No. 02. Uji tuntas HAM harus dimulai sedini mungkin dalam perkembangan sebuah. PRISMA diinisiasi, dirancang dan dibangun oleh DJHAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan masyarakat madani dan dikonsultasikan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan H. IN. H. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor sek. Sri Mulyani Indrawati. (Wamenkumham) Eddy O. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang unggul dan berkelas dunia serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa “rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. Visi, Misi dan Tata Nilai;. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Lokasi. Profil Organisasi. Login Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023. Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR: IMI-0199. 01. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan Dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesiake-66, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang, Jl Veteran Kota Tangerang, Rabu (17/8), Dilaksanakan pemberian Remisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Patrialis Akbar kepada 2534 orang narapidana dari jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan dilingkungan Kementerian… Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HR. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. 01 Tahun. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Strata-I/Strata-II dan Kenaikan Pangkat Ujian Dinas Tingkat I / Tingkat II dengan ketentuan sebagaimana lampiran. bahwa dalam rangka tata. 1652, peraturan. HH-11. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 :. bahwa untuk mewujudkan organisasi kementerianKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RERUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. 01 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN PENJAMIN DAN PENANGGUNG JAWAB KEIMIGRASIAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, Menimbang : bahwa untuk. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Unit Pusat; Layanan Pengaduan Masyarakat;. 01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); 9. PR. OT. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK Jalan Boulevard Raya, Kompleks Perkantoran Pemda Depok Grand Depok City Telepon : (021) 77820580 Laman : Surel : kanim2depok@gmail. 2019. 03. Jalan HR. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Kementerian Hukum dan HAM . KI. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas (ABG) dapat diberikan paspor Republik Indonesia hingga maksimal usia 21 tahun, yaitu usia di mana sang anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. 197501161999032001. OT. 01. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. OT. Majelis Kehormatan. 01. Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia R. PW. Apabila browser anda tidak dapat menampilkan file silahkan unduh DISINI. OT. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 19680304 199103 1 001. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri; 2. HH-23. BN. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Daktiloskopi diganti dengan Direktorat Teknologi Informasi. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen HukumDalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari Visa dan Izin Keimigrasian, dengan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelayanan. republik indonesia petikan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m. Indonesia. , S. Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 04-319 Tentang Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, ada sejumlah persyaratan yang bisa disimak para. 06. TAHUN 2023 . Pd. Download. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan. M. 6-7 Jakarta Selatan - Indonesia Telepon: (021) 529 21226 Faks: -. 02/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 2019/NO. 01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. M. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo r 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. . Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan layanan. go. 07. Rasuna Said Kav. bahwa dalam rangka lebih mendukung pelaksanaan. 01. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); 12. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 2019. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; c. Ikuti berita-berita terkini dari website BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia langsung ke email anda. Pada Triwulan I tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Narkotika Kelas IIA Karang Intan, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. GR. 1515, peraturan. 01. 0 1. , M. harta kekayaan. yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 2016, No. Permenkumham No. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:. KP. H. Unit Pusat;. 2016/No. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. P. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940. go. GR. 01. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA,. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Jl. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 2 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Jalan HR. H. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. IMI. R. Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan layanan. Republik Indonesia. Nomor. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. S. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2022-2023; h. , M. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 55 tahun 2016 tentang klasifikasi arsip kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. HH. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. 01-213. HH-05. Drs. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. AH. gr. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan. Tentang Kemenkumham RI. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir d engan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24. , M. Layanan Pengaduan Masyarakat. ID;7. Bidang. Struktur Organisasi. I. 1. - PANDUAN M. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-0 1 . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 01. Belum Tersedia. 2-28. NIP. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32,. 01. 01. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 2021 , No. HH-06. UM. 05. Judul. id. (021) 5253004 laman : Nomor : SEK-UM. TAHUN 2023 .